Kualitas Pelayanan Perizinan Satu Pintu di Kabupaten Kebumen
##plugins.themes.academic_pro.article.main##
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menentukan layanan perizinan di Kantor Pelayanan Investasi dan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Kebumen yang diukur menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan analisis Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Reformasi Administrasi dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 14/2017 tentang Pedoman Unit Survei Kepuasan Masyarakat Penyedia Layanan Publik. Penelitian dilakukan di 26 Kabupaten di Kabupaten Kebumen dengan 374 responden menggunakan layanan perizinan. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat untuk layanan lisensi memperoleh hasil sebesar 82,15, dalam indeks Kualitas Layanan angka tersebut berada dalam kategori antara 76,61-88,30 yang berarti "Bagus". Kemudian kinerja layanan perizinan di Kabupaten Kebumen berada dalam kategori kualitas layanan yang baik
##plugins.themes.academic_pro.article.details##
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
LPPM Politeknik Piksi Ganesha Indonesia
References
Bovaird, T. &. (2003 (ed.)). Public Management and Governance. . London: Routledge.
De Vries, P. (1995). A Review of Some Critical Perspectives on Development Bureaucracy and Policy. In Search of The Midlle Ground: Essays on the Sociology of planned development.
Denhardt, J., & Denhardt, R. A. (2003). The New Public Service: Serving, Not Steering. M.E. Sharpe.
Dwiyanto, A. (2003). Reformasi Pelayanan Publik. Jakarta: Gramedia.
Gasperz, V. (2006). Total Quality Management (TQM) untuk Praktisi Bisnis dan Industri. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Hardiansyah. (2011). Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: Gava Media.
Ibrahim, A. (2008). Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Bandung: Mandar Maju.
Kaufmann, D. (2009). Governance Matters VIII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2008. Policy Research Working Paper 4978, The World Bank.
Kurniawan, A. (2005). Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaruan.
Napittupulu, P. (2012). Pelayanan Publik dan Customer Satisfaction. Bandung: PT. Alumni.
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pedoman Mystery Shopping Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan IKM Unit Pelayanan Instansi Pemerintah
Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Peraturan Pengganti Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal).
Rasyid, R. (1998). Makna Pemerintahan: Tinjauan Dari Segi Etika dan Kepemimpinan. Jakarta: Yarif Watampone .
Ratminto, & Winarsih, A. S. (2006). Manajemen Pelayanan. Jakarta: Pustaka Pelajar.
Sinambela, L. P. (2008). Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2OO7 Nomor 67, Tambahan Lernbaran NegaraRepublik Indoncsia Nomor 4724)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS)
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan