Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Analisis Makassar

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Sri Wahdayuni Rusman
Basri Bado
Muhammad Syafri
Irwandi Irwandi
Sri Astuty

Abstract

Penerapan otonomi daerah menuntut pemerintah daerah mampu mengelola keuangan secara efektif dan mandiri guna mendukung pembiayaan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, kinerja keuangan daerah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti fluktuasi pendapatan dan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan evaluasi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas dan kemandirian keuangan Kota Makassar serta arah perkembangannya selama periode 2015–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif, memanfaatkan data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar. Analisis data dilakukan melalui perhitungan rasio efektivitas, rasio kemandirian keuangan daerah, serta analisis tren model kuadratik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas keuangan daerah berada pada kategori cukup efektif hingga efektif, sementara kemandirian keuangan menunjukkan tren peningkatan meskipun masih berada pada kategori sedang atau partisipatif, dengan arah perkembangan yang positif dan berkelanjutan.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Rusman, S. W., Bado, B., Syafri, M., Irwandi, I., & Astuty, S. (2026). Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Kota Analisis Makassar. Jurnal E-Bis, 10(1), 255-270. https://doi.org/10.37339/e-bis.v10i1.2995

References

Agustina, F., Putri, R. A., & Hidayat, M. (2023). Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kemandirian keuangan daerah di Indonesia. Jurnal Tata Kelola Keuangan Negara, 9(2), 145–158.
Akhmad, A., Romadhoni, B., & Diana, F. (2020). Tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Patria Artha Journal Of Accounting & Financial Reporting, 4(1), 1–12.
Antasena, D., Crisstin, Y., & Silawati, D. (2023). Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Nian Tana Sikka: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1(3), 51–70.
Chester, B. (1938). The functions of the executive. Harvard University Presse, Cambridge.
Digdowiseiso, K., & Kaliwattu, D. (2023). Analisis Kemandirian Fiskal, Ketergantungan Fiskal Dan Efektivitas Fiskal Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2018-2022. Jurnal Ilmiah Global Education, 4(1), 219–228.
Fafurida, F., & Pratiwi, E. N. (2017). Financial independence of regencies and cities in Central Java. Economic Journal of Emerging Markets, 9, 199–209.
Halim, A. (2004). Akuntansi keuangan daerah.
Halim, A. (2012). Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Handayani, F. (2024). Efektivitas penerimaan pajak daerah (Skripsi). https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/7320/
Hunter, J. S. H. (1977). Federalism and fiscal balance: a comparative study.
Irasriadipura, R., Nugraha, A., & Sari, D. P. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal, efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Pemerintahan, 14(2), 101–115.
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111549/permendagri-no-23-tahun-2016
Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa. https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/216~PMK.05~2016Per.htm
Khoirunisa Wahida, & Hoirul Uyun. (2023). Tatanan Indonesia Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Green Economy. Harmoni: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial, 1(2), 14–26. https://doi.org/10.59581/harmoni-widyakarya.v1i2.291
Listari, I. I., Harianto, K., & Widuri, T. (2022). Analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa (2018-2021). Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa, 4(3), 129–140.
Mahmudi, M., & Sallama, N. (2010). Manajemen keuangan daerah. Jakarta: Erlangga.
Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik: Konsep, pengukuran, dan penerapannya di lingkungan pemerintah daerah. Yogyakarta: STIM YKPN.
Mulatsih, M. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak daerah serta retribusi daerah terhadap PAD. Jurnal MEA, 5(1), 1–10. https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/2678
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55112
Pemerintah Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/55115
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45228
Pemerintah Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45229
Prabowo, O., Darmawati, D., & Nirwana, N. (2025). Pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah, efisiensi keuangan daerah, derajat desentralisasi fiskal, dan belanja modal terhadap indeks pembangunan manusia. Jurnal Bisnis Mahasiswa, 5(5 SE-Articles), 2327–2337. https://doi.org/10.60036/jbm.776
Puspita, Y., Tarmizi, R., Solikin, A., Erty, I., Rufaida, R., Kartika, M., Rachmadi, R., Maulidizen, A., Meike, I., Siti, A., Mustamin, W., Rego, E. B., Johari, D., Soleh, O., & Taqwiem, A. (2020). MAKROEKONOMI ISLAM & PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN.
Said, S. W., & Bakar, A. (2021). Analisis Tingkat Kemandirian, Efektivitas Dan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Mimika. Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, Dan Inovasi), 5(2), 1–20.
Santoso, R., Nugroho, A., & Rahmawati, D. (2020). Analisis kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemandirian fiskal pemerintah daerah di Indonesia. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik, 7(2), 101–112. Retrieved from https://ejournal.kemenkeu.go.id/index.php/jiek/article/view/1879
Saragih G M. (2022). Peranan Komisi Yudisial dalam Mewujudkan Pengadilan Bersih dalam Sistem Peradilan di Indonesia.
Saragih, R., & Nurlinda, N. (2023). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Fiskal dan Efektivitas Fiskal pada Kabupaten Tapanuli Utara dan Daerah Otonomi Barunya Periode Tahun 2018-2022. Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi), 6(2), 1–11.
Sekaran, U. (2006). Research methods for business: A skill-building approach (Edisi ke-4). Jakarta: Salemba Empat.
Soviana, A., & Suparno, S. (2021). Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Syiah Kuala University.
Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif Kualitatif.
Syahruldin, S., Said, S., & Fuada, N. (2025). Analisis efektivitas, efisiensi, kemandirian, dan pertumbuhan keuangan daerah Kota Makassar. Jurnal Manajemen dan Keuangan Publik, 7(1), 1–15.
Uma Sekaran, R. B. (2016). Research Methods for Business: A Skill-Building Approach. In Leadership & Organization Development Journal (Vol. 3). https://doi.org/10.1108/lodj-06-2013-0079
Vebiani, D., Nugraha, N., & Hardiana, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat). Fineteach: Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research, 1(2), 113–126.
Yuliantoro, R., & Priyastiwi. (2024). Analisis efektivitas, efisiensi, dan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Magelang. Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi, 10(1), 44–58.

DB Error: Unknown column 'Array' in 'WHERE'