Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parit Baru

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Yani Riyani
Rizky Adithya
Linda Suherma
Kartawati Mardiah
Susan Andriana
Baidhillah Riyadhi
Oscar Rynandi
Henri Parsetyo
Haryati
Widodo

Abstract

Villages got the authority existence of the Law on villages in 2014. The village  collect its regional income to finance the activities of its regional shopping activities aimed at advancing the economy of the community. One of the villages is parit baru village. To reach the aim, they formed a business entity which was named Bintang Baru Village Owned Enterprise. The village disbursed capital investment funds in the early stages of its establishment in 2019 until the last 2 years later. PPM is carried out through a problem mapping survey which is then carried out problem solving by collecting data on the development of the number of customers as well as expenses and income. The purpose of this PPM is to make a budget work program plan for a business entity owned by Bintang Baru village.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Yani Riyani, Rizky Adithya, Linda Suherma, Kartawati Mardiah, Susan Andriana, Baidhillah Riyadhi, Oscar Rynandi, Henri Parsetyo, Haryati, & Widodo. (2022). Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parit Baru. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 3(3), 577-583. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i3.1045

References

Keputusan Kepala Desa Parit Baru Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pengurus Badan Usaha Milik Desa Parit Baru BUMDes Bintang Baru, Pub. L. No. 51 (2019).
Peraturan Desa Parit Baru Nomor 07 Tahun 2019., Pub. L. No. 07 (2019).
Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya, Pub. L. No. 2, 1 (2008).
Perda Kabupaten Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2011, Pub. L. No. 4, 1 (2011).
Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pub. L. No. 32 (2004).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, Pub. L. No. 35, 1 (2007).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (2014).
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 1 (2014).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2O2I Tentang Badan Usaha Milik Desa, Pub. L. No. 11, 1 (2021).