Penyusunan Standar Operasional Prosedur Resiko Bisnis Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Rizky Adithya
Linda Suherma
Kartawati Mardiah
Yani Riyani
Susan Andriana
Baidhillah Riyadhi
Endang Kusmana
Haryati Haryati

Abstract

Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat merupakan BUMD milik Provinsi Kalimantan Barat yang menjalankan kegiatan usaha pada bidang penjualan lumbung pangan, penyediaan barang dan jasa dan jasa lainnya. Namun belum terdapat pedoman pengukuran kinerja dan standar operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Hal ini dikarenakan banyak aset tetap milik perumda yang disewakan kepada masyarakat sehingga bertentangan dengan Perda Kalbar Nomor 3 Tahun 2023 dan menjadi temuan dalam audit kinerja yang dilakukan oleh BPKP. Tujuan dilaksanakan PKM ini : 1). Meningkatkan peran manajemen Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat dalam melakukan penyusunan pedoman audit kinerja;  2). Penyusunan SOP resiko bisnis  diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan mencegah terjadinya resiko yang dihadapi oleh Perumda Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat serta sebagai tindak lanjut yang belum dilaksanakan. Pelaksanaan PPM ini dilakukan dengan berkoordinasi unit terkait. Hasil dari kegiatan PPM ini yakni tersusunnya pedoman audit kinerja dan SOP pengukuran kinerja.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Adithya, R., Linda Suherma, Kartawati Mardiah, Yani Riyani, Susan Andriana, Baidhillah Riyadhi, Endang Kusmana, & Haryati, H. (2025). Penyusunan Standar Operasional Prosedur Resiko Bisnis Bentuk Implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 pada Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Provinsi Kalimantan Barat. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 6(2), 689-697. https://doi.org/10.37339/jurpikat.v6i2.2131

References

Adithya, R., Sari, W., & Prasetyo, H. (2022). Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dalam Penyusunan Laporan Keuangan (Studi Kasus di Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru, Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya). Jurnal E-Bis, 6(1), 313–327. https://doi.org/https://doi.org/10.37339/e-bis.v6i1.881
Adithya, R., Suherma, L., Andriana, S., Riyani, Y., Mardiah, K., Riyadhi, B., Kurniasih, N., Rynandi, O., Haryati, H., & Andini, R. (2024). Peningkatan Kemampuan Tenaga Akuntansi Dalam Pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Sekolah Menengah Pertama Islam Tahfizhul Qur’an Kabupaten Kubu Raya. Kapuas, 4 (1), 33–37. https://doi.org/https://doi.org/10.31573/jk.v4i1.648
Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Tingkat I Kalimantan Barat., (1988).
Iriani, SS, et. a. (2021). Pendampingan Pemetaan Manajemen Resiko Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Sidoarjo. Inspirasi: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat, 1 (2), 123–131. https://journal.inspirasi.or.id/jppm/article/view/99
Khristian, E. E. a. (2021). Analisis Manajemen Resiko Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Studi Kasus Pada PT Angkasa Pura (Persero). JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING “GOODWILL” Universitas Negeri Sam Ratulangi, 12 (2), 17. https://doi.org/https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.35855
Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Banda Aceh. (2022). Laporan Review dan Pelatihan Penyusunan SOP.
Nurhikmahyanti, D. (2017). Implementasi Tata Kelola Layanan Publik Untuk Mewujudkan Good Governance Pada Perguruan Tinggi. Manajemen Dan Supervisi Pendidikan, 2 (1), 24–32. https://core.ac.uk/download/pdf/287321273.pdf
Pangestuti, Dewi Cahyani, E. a. (2024). Pendampingan Pengelolaan Risiko Usaha Mikro Kecil Menengah untuk Keberlanjutan Bisnis. Ta’awun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 4 (1), 11–33. https://doi.org/https://doi.org/10.37850/taawun.v4i01.527
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Dari Perusahaan Daerah Aneka Usaha Menjadi Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha, 67 (2023).
Pradana, Y. dan R. (2014). Penerapan Manajemen Risiko terhadap Perwujudan Good Corporate Governance pada Perusahaan Asuransi. Trikonomika, 13, No. 2, 195–204. https://pdfs.semanticscholar.org/6fb2/c9ea707f7e18cc25ca3afe687e8a202e7969.pdf
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, 1 (2017).
Sari, M. E. a. (2022). Analisis Manajemen Resiko Dalam Penerapan Good Corporate Governance : Studi pada Perusahaan Perbankan di Indonesia. Riset & Jurnal Akuntansi, Volume 6 N, 1541–1554. https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.804
Yani Riyani, Linda Suherma, Rizky Adithya, Kartawati Mardiah, Susan Andriana, Desty Wana, & H. (2021). Penataan Kelembagaan Bumdes Bintang Baru Guna Mewujudkan Good Corporate GovernanceDalam Mewujudkan Bumdesa Penyangga Di Kabupaten Kubu Raya. JURPIKAT (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat), 2(3), 548–558. https://jurnal.politeknik-kebumen.ac.id/jurpikat/article/view/756%0A
Yani Riyani, Rizky Adithya, Linda Suherma, Kartawati Mardiah, Susan Andriana, Baidhillah Riyadhi, Oscar Rynandi, Henri Parsetyo, Haryati, & W. (2022). Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Produk Unggulan Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa Bintang Baru untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Parit Baru. Jurpikat (Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat), 3 (3), 577–583. https://doi.org/https://doi.org/10.37339/jurpikat.v3i3.1045
Yosef, D. (2018). Analisis Manajemen Risiko Pada Perusahaan Perbankan Yang Go Public. Jurnal Bisnis Perspektif, 10 (2). https://doi.org/https://doi.org/10.37477/bip.v10i2.60
Zahrawani, dan S. (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7(03), 1799–1818. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611