KAJIAN KEBUTUHAN DAERAH UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KEBUMEN

##plugins.themes.academic_pro.article.main##

Ari Waluyo
Sotya Partiwi Ediwijoyo

Abstract

Kajian kebutuhan daerah disusun sebagai landasan dalam perencanaan pendirian BUMD Aneka Usaha di Kabupaten Kebumen. Pemerintah Kabupaten Kebumen menilai perlu diupayakan usaha lain untuk meningkatkan sumber pendapatan asli daerah, karena hasil persentase pendapatan asli daerah Kab. Kebumen tahun 2016 hingga 2020 masih di kisaran 12,36%, sehingga untuk mendanai pembangunan daerah otonom dapat dikatakan belum cukup. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif explanatory. Data primer diperoleh dari hasil survei kebutuhan daerah yang diisi oleh responden dalam hal ini adalah masyarakat kabupaten Kebumen yang juga merupakan user sekaligus stake holder. Hasil survey yang menjadi kebutuhan daerah Kab. Kebumen sehingga Pemerintah Kab. Kebumen dipandang perlu mendirikan perusahaan/BUMD baru adalah karena perlunya optimalisasi sektor-sektor unggulan atau potensial di daerah selain itu perlunya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga pendirian BUMD baru ini diharapkan dapat meningkatkan akselerasi di sektor perindustrian, perdagangan serta jasa.

##plugins.themes.academic_pro.article.details##

How to Cite
Ari Waluyo, & Sotya Partiwi Ediwijoyo. (2021). KAJIAN KEBUTUHAN DAERAH UNTUK PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH ANEKA USAHA KABUPATEN KEBUMEN. Jurnal E-Bis, 5(2), 339 - 350. https://doi.org/10.37339/e-bis.v5i2.873

References

Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi keempat, Salemba empat, Jakarta.
Anggi Rahajeng, 2016, Perencanaan Penganggaran Keuangan Daerah, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 76
Anggara Sahya, 2014, Kebijakan Publik, Penerbit Pustaka Setia Bandung
Atmadja, A.P.S. (1986). Mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara: suatu tinjauan yuridis. Jakarta: Gramedia.
Bagir Manan. 1994. Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Basuki, 2008, Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta, hlm. 9-10
Devas, Nick, Etc, 1989, dalam Masri Maris, Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia, UII-Press, Yogyakarta, hlm. 280
Feranika, A. dan Haryati, D. 2020. Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi Pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19. Business Inovation & Entrepreneurship Journal. Vol.2 No.3: p.146-152.
Kementerian Keuangan, 2018, Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jakarta, hlm. 16
Mardiasmo, 2004, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, ANDI, Yogyakarta, hlm. 3
Middelthon, KÃ¥re Moen and Anne-Lise. 2015. "Qualitative Research Methods." In. Research in Medical and Biological Sciences, 321-378. Oslo.
M. Arsyad, Anwar, et.al.(eds), 1992. Prospek Ekonomi Indonesia dan Sumber Pembiayaan Pembangunan. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Munthe, K. (2019). Studi Kelayakan Pembentukan Bumd Aneka Usaha Di Kabupaten Samosir. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 19(1), 1-13
Muazaroh, S., & Subaidi, S. (2019). Kebutuhan Manusia dalam Pemikiran Abraham Maslow (Tinjauan Maqasid Syariah). Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum, 7(1), 17-33.
P2 LIPI, 2010 Revitalisasi BUMD Dalam Perekonomian Daerah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Sulistiowati. 2010. Aspek hukum dan realitas bisnis perusahaan grup di Indonesia. Jakarta, PT. Erlangga
Surahman Surahman, Asri Lasatu, Asriyani Asriyani, 2021 "Badan Usaha Milik Daerah Sebagai Sarana Mewujudkan Otonomi Daerah", Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Safri Nugraha dkk. Hukum Administrasi Negara, Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indoesia, 2005.